Selain memperbarui desain logo halal, pemerintah juga penerbitan kebijakan baru tentang sertifikasi halal pada 2022. Sertifikasi halal yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Lantas, bagaimana cara dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal? Apakah ada perubahan juga? Cari tahu jawabannya di artikel ini. 

Pengertian Sertifikasi Halal 

InaproductBisnis Anda di bidang makanan? Sudah urus sertifikasi halalnya? Sertifikasi Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan produk menurut syari’at Islam.

Sertifikasi Halal ini menjadi syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh konsumen maupun produsen dari adanya sertifikat halal ini.

Manfaat Sertifikasi Halal 

Manfaatnya bagi konsumen dan produsen, di antaranya:

  • Memberikan ketenangan bagi konsumen saat mengonsumsinya,
  • Meningkatkan kepercayaan konsumen,
  • Kualitas dan keamanan produk terjamin,
  • Produk memiliki Unique Selling Point (USP), dan
  • Memiliki kesempatan menjangkau pasar yang lebih luas.

Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal  

Cara mendapatkan sertifikasi yang bisa Anda ikuti adalah sebagai berikut.

Lengkapi dokumen permohonan sertifikasi 

Adapun dokumen yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut : 

Data Pelaku Usaha

Data pelaku usaha ini meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika tidak memiliki NIB dapat dibuktikan dengan surat izin lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV dll). Selanjutnya penyelia halal melampirkan

  • Salinan KTP,
  • Daftar riwayat hidup,
  • Salinan sertifikat penyelia halal, dan
  • Salinan keputusan penetapan penyelia halal.

Penyelia halal adalah seorang muslim yang memiliki wawasan luas tentang aturan syariat mengenai kehalalan. Orang ini bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal.

Baca juga: Kelas Akselerasi Digital Dukung Target 30 Juta UMKM Go Digital di 2023

Nama dan Jenis Produk

Nama dan jenis produk  diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal harus sama dengan nama dan jenis produk yang tercatat.

Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan 

Lampirkan informasi mengenai bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam proses pengolahan produk.  Bahan yang berasal dari alam dan tak melewati proses pengolahan tak memerlukan label halal. Bahan-bahan ini termasuk dalam kategori tak berisiko mengandung bahan yang diharamkan.

Pengolahan Produk 

Dokumen proses pengolahan produk yang diserahkan ke BPJH harus memuat

  • Cara pembelian,
  • Cara penerimaan,
  • Cara penyimpanan bahan yang digunakan,
  • Cara pengolahan,
  • Cara pengemasan,
  • Cara penyimpanan produk, dan
  • Cara distribusi.

Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Dokumen SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikasi halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.

Mengajukan Permohonan 

Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui laman ptsp.halal.go.id atau datang langsung ke kantor BPJPH. Dengan membawa serta dokumen persyaratan.

Tahap Pemeriksaan

Setelah dokumen persyaratan diterima, pihak BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan selama 10 hari. Jika dokumen dinyatakan lengkap, akan dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk. 

Penetapan LPH

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, BPJPH akan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan penentuan pemohon dalam waktu maksimal lima hari kerja.

Tahap Pengujian Produk

LPH yang telah ditetapkan sebagai auditor halal oleh BPJH akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk paling lama 40 hingga 60 hari kerja.

Tahap Pemeriksaan

LPH menyerahkan hasil pengujian produk beserta rekomendasi atas hasil pemeriksaan kepada BPJPH. Kemudian BPJPH akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kelengkapan laporan atas produk dan bahan yang digunakan, hasil analisis serta berita acara pemeriksaan. 

Keluarnya Fatwa

Selanjutnya BPJPH akan mengajukan hasil pengujian yang dilaporkan oleh LPH kepada MUI. Untuk kemudian mengadakan sidang fatwa MUI dengan mengikutsertakan para pakar, unsur pemerintah dan Lembaga-lembaga terkait untuk menetapkan kehalalan produk. Dengan jangka waktu maksimal 30 hari kerja hingga akhirnya diputuskan apakah produk tersebut halal atau tidak.

Penerbitan Sertifikasi Halal

Keputusan sidang fatwa halal MUI akan ada dua kemungkinan. Apabila produk dinyatakan halal maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal dalam waktu maksimal 7 hari kerja. 

Jika produk dinyatakan tak halal, BPJPH akan mengembalikan permohonan kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.  Meski demikian pelaku usaha tetap bisa mengurus sertifikat halal mulai dari tahap awal. Setelah nantinya melakukan perbaikan produk.

Demikian tutorial membuat sertifikat halal. Tunggu apalagi? Segera sertifikasi produk Anda sekarang juga dan rasakan berbagai manfaatnya. Sertifikasi halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali apabila terdapat perubahan komposisi bahan. Anda juga bisa mendapatkan sertifikasi halal secara GRATIS dengan baca artikel ini.

Informasi menarik lainnya untuk Anda

Apa Itu PIRT? Ini Manfaat dan Cara Mendapatkannya

Aman dari Sidak! Ini Cara Mendapatkan Izin Edar BPOM

Begini Cara Membuat NIB (Nomor Induk Berusaha)

Penulis: Merita Ratih

Editor: Erlinda Sukmasari