Sudah tahu, aturan pajak untuk UMKM dalam UU HPP UMKM? UU tersebut menjelaskan tentang harmonisasi perpajakan yang juga mengatur pajak UMKM di dalamnya.

Apa itu UU HPP?

Inaproduct – UU HPP adalah singkatan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai namanya, UU Ini menjelaskan tentang keselarasan aturan perpajakan.

Jadi, peraturan terkait perpajakan mengacu pada UU ini. UU HPP adalah UU No. 7 Tahun 2021. Setidaknya, ada beberapa hal yang dibahas dalam UU ini, yaitu

  • Pajak Pertambahan Penghasilan (PPh),
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
  • Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
  • Program Pengungkapan Sukarela, dan
  • Pajak Karbon.

Dalam hal ini, UMKM masuk ke dalam peraturan yang menjelaskan tentang PPh. Sebab, UMKM adalah usaha yang mendapatkan penghasilan. Oleh sebab itu, termasuk ke dalam peraturan pajak penghasilan.

Baca juga: Cara Mendapatkan Kredit Usaha Rakyat untuk Bisnis

Tujuan Adanya UU HPP untuk UMKM

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 

UU HPP UMKM dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diharapkan juga mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan pajak ini, pemerintah dapat memanfaatkan penerimaan negara untuk melakukan pembangunan.

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

UU HPP UMKM dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak. Sebab, dengan membayar pajak, satu UMKM bisa membantu UMKM lain yang masih membutuhkan modal.

Meringankan Beban UMKM

Dalam UU HPP UMKM, terdapat aturan bahwa UMKM hanya dikenai pajak 0,5 %. Pajak ini lebih rendah dari skema normal, yaitu 5 %

Kewajiban 0,5 % itu hanya berlaku untuk UMKM yang sudah mencapai omzet di atas Rp500 juta. Untuk UMKM yang omzet bisnis belum mencapai Rp500 juta, tidak ada kewajiban untuk membayar 0,5 % tersebut.

Oleh sebab itu, salah satu tujuan UU HPP ini juga untuk meringankan beban UMKM. Jadi, UMKM bisa terus fokus mengembangkan usaha mereka tanpa memikirkan pajak yang besar.

Baca juga: 5 Perbedaan UKM dan UMKM di Indonesia

Pajak UMKM 0,5 Persen Berlaku Sampai Kapan?

Kategori wajib pajak ada dua, yaitu Wajib Pajak (WP) orang pribadi dan wajib pajak badan. Untuk skema 0,5 % hanya berlaku untuk WP orang pribadi. Masa berlakunya adalah sampai tahun 2024.

Untuk UMKM yang memiliki omzet di atas Rp500 juta masih dikenakan skema 0,5 % ini sampai tahun tersebut. Sementara itu, WP badan sudah tidak berlaku lagi sejak 2021.

Dalam aturan UU HPP, WP badan terkena tarif PPh sebesar 22%. Tujuannya sejalan dengan tren perpajakan global. Dijelaskan bahwa tren ini berupaya meningkatkan kontribusi penerimaan pajak korporasi. Akan tetapi, semuanya tetap dalam aturan investasi di Indonesia.

Cara Hitung dan Bayar Pajak UMKM Berdasarkan UU HPP

Lalu, bagaimana cara menghitung pajak UMKM berdasarkan UU HPP? Sebelumnya, Anda harus mengetahui dahulu jumlah omzet yang diterima oleh UMKM dalam satu tahun. 

Apabila belum mencapai di atas Rp500 juta, artinya tidak dikenakan wajib pajak. Namun, apabila lebih dari Rp500 juta, ketahuilah perhitungannya sebagai berikut.

Jumlah omzet yang didapatkan dikurangi dengan batasan tidak kena pajak. 

Rp750 juta – Rp500 juta = Rp250 juta.

Jumlah tersebut kemudian dikalikan besaran pajak PPh. Saat ini, pajak 0,5 % masih berlaku sampai 2024. Oleh sebab itu, Rp250 juta x 0,5 % = Rp1.250.000

Bagaimana Cara Membayar Pajaknya?

Anda bisa memulai dengan membuat kode billing terlebih dahulu. Kode billing adalah jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan wajib pajak.

Silakan kunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk membuat kode billing ini. Selain datang langsung, Anda juga bisa membuatnya secara online.

  1. Kunjungilah akun DJP Online. 
  2. Siapkan NPWP Anda. 
  3. Pilih menu ‘Bayar’. 
  4. Klik E-Billing. 
  5. Lengkapilah informasi yang diminta oleh sistem.

Setelah membayar, Anda akan mendapatkan struk pembayaran. Simpanlah struk tersebut dengan baik. Nanti, Anda harus melampirkannya untuk melaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Itulah penjelasan mengenai aturan pajak UMKM menurut UU HPP. Apabila omzet UMKM Anda telah mencapai di atas Rp500 juta, silakan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan membayar pajak, Anda bisa membantu UMKM lain untuk mewujudkan peluang usaha mereka menjadi lebih berkembang. Hal ini pun akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penulis: Cahaya Muslim

Editor: Erlinda Sukmasari