Familiar dengan istilah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? Istilah Pajak Pertambahan Nilai sebenarnya lekat dengan kehidupan harian kita. Biasanya, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan ke semua barang atau jasa yang digunakan pelanggan.

Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

Inaproduct – Bagi Anda pelaku usaha, ada alasan mengapa Anda perlu mengetahui informasi soal PPN. Hal ini bertujuan untuk menunjang kelancaran bisnis Anda. Anda bisa menghindari hambatan pajak dengan mengetahui informasi PPN ini. Peluang usaha Anda menjadi semakin terbuka.

PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap penyerahan barang atau jasa dalam transaksi antara produsen dengan konsumen. Misalnya, jika konsumen menerima bukti pembayaran berupa struk, ada harga pajak barang yang tertera sebesar 10%.

Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam pajak tidak langsung. Artinya, pajak ini dibayarkan oleh konsumen. Lalu penjual bertanggung jawab untuk menyetorkannya ke kas negara.

Baca juga: UMKM: Pengertian, Klasifikasi, dan Program Bantuannya

Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-undang PPN Nomor 18 Tahun 2000. Ada 3 jenis tarif sistem perpajakan di Indonesia yaitu sebagai berikut.

  • Tarif PPN sebesar 10% untuk Barang Kena Pajak (BKP), BKP Tidak Berwujud, dan Jasa Kena Pajak (JKP).
  • Penetapan tarif PPN 0% disebabkan:
  1. Ekspor BKP Berwujud,
  2. Ekspor BKP Tidak Berwujud, dan
  3. Ekspor JKP.
  • Tarif pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan tarif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagaimana Aturan PPN Bagi UMKM?

UMKM yang melakukan penyerahan BKP dan JKP biasanya disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Syarat menjadi PKP adalah UMKM memiliki peredaran bruto Rp4,8 miliar per tahun. Jika UMKM belum mencapai peredaran bruto Rp4,8 miliar, maka bisa mengajukan surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak UMKM sebenarnya diatur dalam PPh Pasal 4 ayat (2), yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa bisnis atau UMKM dengan peredaran bruto tertentu dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif sebesar 0,5%.

Pada tahun 2022, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Terdapat perubahan kewajiban UMKM terkait pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Perubahan aturan ini disebabkan karena pandemi yang melanda dunia. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha menjaga dan mendorong perekonomian negara.

Baca juga: Cara Mencari Modal Usaha Bagi UMKM

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif PPh final untuk bisnis dan UMKM dengan peredaran bruto tertentu mengalami perubahan. 

Perubahan tersebut adalah aturan tarif 0,5% dan PPh tidak dikenakan kepada bisnis atau UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta. Tarif PPN yang berlaku 10% kini sudah naik menjadi 11%. 

Bagi UMKM yang memiliki penghasilan di bawah Rp500 juta pun tidak dikenakan pajak penghasilan final UMKM.

Sederhananya, UMKM hanya perlu membayar PPN final dengan tarif 1%, 2% dan 3% dari peredaran bruto. Hal ini membantu meringankan UMKM dalam membayar PPN.

Demikianlah penjelasan mengenai aturan Pajak Pertambahan Nilai bagi UMKM. Perlu diingat, peraturan perpajakan akan senantiasa berubah tergantung kebijakan pemerintah dan situasi negara. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna untuk Anda. 

Penulis: Shabana Azzahra

Editor: Erlinda Sukmasari