Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) untuk pelaku usaha. Dengan mengantongi izin, bisnis Anda menjadi legal.

Sebaliknya, tanpa adanya izin, operasional bisnis Anda rentan mendapatkan sanksi hukum. Ini 17 izin usaha yang bisa disesuaikan kepemilikannya dengan jenis bisnis yang Anda jalani.

Daftar Izin Usaha di Indonesia

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Inaproduct – NIB dianalogikan sebagai KTP yang diperuntukkan bagi bisnis atau usaha. NIB merupakan identitas pelaku usaha  yang harus dimiliki oleh semua pelaku bisnis. Apapun bentuk perusahaannya baik itu perorangan, badan usaha, maupun badan hukum. Termasuk juga bisnis berskala kecil seperti UMKM.

NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS yang merupakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi. Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Akses Kepabeanan dan Angka Pengenal Impor (API).

Baca juga: Begini Cara Membuat NIB (Nomor Induk Berusaha)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

 SIUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Pemda). Diperuntukkan bagi para pelaku usaha yang ingin melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan. Menurut, peraturan Menteri Perdagangan nomor 46 tahun 2009, SIUP wajib dimiliki perusahaan dengan nilai kekayaan bersih yang lebih dari 50 juta. Sementara jika kekayaan bersih kurang dari nominal tersebut sifatnya opsional. 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

TDP wajib untuk diurus oleh pemilik perusahaan yang memiliki badan usaha. Pasalnya TDP merupakan syarat terakhir yang harus dimiliki oleh pemilik perusahaan saat mendirikan badan usaha di Indonesia. Fungsinya untuk membuktikan bahwa suatu perusahaan telah terdaftar secara sah.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP merupakan alat untuk administrasi pajak. Dikeluarkan oleh petugas pajak dan diberikan kepada para wajib baik itu NPWP perorangan maupun NPWP badan hukum. Dalam hal ini termasuk termasuk juga pengusaha. Tujuannya supaya mereka membayar pajak yang sesuai dengan usahanya.

Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Sebelumnya SIUI dikenal sebagai TDI (Tanda Daftar Industri). SIUI  merupakan izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri.  Jenis izin usaha ini wajib bagi industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru.

Dengan adanya sistem OSS, pemilik usaha cukup gunakan SIUI sebagai dokumen legalitas atas usaha industri yang dijalankan. Oleh karenanya, SIUI sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil menengah untuk mendirikan usaha industri. 

Izin Usaha Dagang (UD)

UD adalah izin usaha yang diberikan kepada perorangan untuk melaksanakan usaha dagang. Perusahaan juga membutuhkan UD sebagai bukti legalitas usaha. 

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

SKDU dikeluarkan oleh kelurahan ataupun kecamatan tempat mendirikan usaha. Untuk menandakan kejelasan tempat usaha yang dibangun. SKDU merupakan salah satu izin usaha yang dibutuhkan untuk dapat membuat dokumen lain seperti NPWP, SIUP, TDP, dan surat pendukung pendirian usaha lainnya. 

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

SITU digunakan sebagai bukti izin tempat usaha yang didirikan telah sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Oleh karena itu, izin satu wajib dimiliki pelaku usaha perorangan, perusahaan, dan badan usaha. Pemilik tempat usaha dapat mengurus SITU di Kantor dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat kabupaten atau kota.

Surat Izin Prinsip

Surat Izin Prinsip dibuat oleh Pemerintah Daerah dan juga diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Untuk diberikan kepada pengusaha ataupun badan usaha yang ingin mendirikan usaha di suatu daerah. Menjadikan surat izin ini wajib dimiliki oleh pemilik usaha atau investor yang ingin membuka usaha atau berinvestasi di Indonesia. Investasi tersebut bisa berupa Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

Baca juga: Ketahui Apa Itu Angka Pengenal Impor, Importir Harus Tahu!

Izin Lokasi

Izin lokasi harus diurus sebelum perusahaan menggunakan tanah sebagai penanaman modal untuk usaha. Izin lokasi juga digunakan sebagai izin pemindahan hak. Jenis izin ini dikeluarkan oleh Lembaga OSS.

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Izin yang satu ini wajib dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.  perusahaan dianggap layak untuk menjalankan semua bisnis yang berkaitan dengan proyek konstruksi.

Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi. Baik perencana konstruksi (konsultan), pengawas dan perencana konstruksi (konsultan) atau pelaksana konstruksi (kontraktor), di berbagai bidang wajib memiliki izin ini.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

TDUP wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor Pariwisata. Misalnya seperti usaha jasa Perjalanan Wisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman, Penyelenggaraan Pertemuan, dan beberapa jenis usaha lainnya.

TDUP diterbitkan lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk memulai kegiatan usahanya, melakukan pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Surat izin ini IMB dibutuhkan pelaku usaha ataupun badan hukum yang akan mendirikan sebuah bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Jenis izin usaha ini berupa sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung. Dengan ketentuan gedung yang dibangun sesuai IMB dan telah layak untuk dipergunakan sesuai dengan fungsinya berdasar hasil pemeriksaan dari instansi terkait. Pengusaha bisa mengajukan permohonan pembuatan SLF ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM adalah verifikasi tertulis yang menyatakan produk aman dan layak konsumsi. Jenis izin ini diperlukan bagi produk pangan, obat, kosmetik ataupun produk lain yang diproduksi oleh Industri Dalam Negeri. Dengan skala yang lebih besar dari skala rumah tangga. Pemilik usaha harus mengurus izin BPOM sebelum memasarkan produknya.

Izin Lingkungan

Izin ini diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang wajib Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). 

Bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup sekaligus sebagai prasyarat memperoleh izin usaha. Dengan mengantongi izin lingkungan, setiap usaha wajib memiliki rencana dalam menangani emisi limbah dan polutan. Supaya bisnisnya tetap dapat menguntungkan lingkungan dan warga sekitar infrastruktur fisik usaha.

Surat Izin Gangguan atau Hinder Ordonantie (HO)

Surat ini dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Untuk diberikan kepada usaha perorangan atau berbadan hukum dengan potensi gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

HO adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya warga sekitar yang merasa keberatan dan terganggu atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat.

 Demikian pembahasan tentang jenis izin yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis. Sekarang Anda sudah mengetahui izin apa saja yang sekiranya dibutuhkan.  Untuk memudahkan pengurusan izin di atas,  cari tahu informasi mengenai prosedur dan panduannya di link ini https://oss.go.id/panduan.

Penulis: Merita Ratih

Editor: Erlinda Sukmasari